JAKARTA - Menjelang pergantian tahun, perhatian pemerintah pusat tertuju pada wilayah Sumatra yang tengah menghadapi dampak bencana banjir.
Di tengah agenda akhir tahun yang padat, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan langsung ke Aceh sebagai bentuk respons terhadap kondisi darurat yang sedang berlangsung.
Kunjungan tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu, 31 Desember 2025, bertepatan dengan malam pergantian tahun. Kehadiran Presiden di wilayah terdampak diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas lembaga serta memastikan penanganan bencana berjalan optimal di lapangan.
Agenda Kunjungan Presiden Menjelang Akhir Tahun
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan terbang ke Aceh menjelang pergantian tahun 2025. Informasi tersebut disampaikan Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat membuka rapat koordinasi penanganan bencana banjir Sumatra bersama sejumlah menteri dan kepala daerah di Aceh, Selasa,30 Desember 2025.
Rapat tersebut membahas langkah-langkah strategis penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Dalam kesempatan itu, Dasco menyampaikan bahwa rencana kunjungan Presiden telah dikomunikasikan sebelumnya.
Ia menegaskan bahwa kehadiran Presiden menjadi bagian dari upaya memastikan pemulihan pasca bencana berjalan secara terarah. Langkah ini juga menunjukkan perhatian langsung kepala negara terhadap masyarakat terdampak.
"Kita mengadakan pertemuan pada hari ini dan sudah juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang besok Insya Allah akan ke Aceh," kata Dasco.
Pernyataan tersebut menegaskan kesiapan pemerintah pusat dalam merespons situasi darurat di daerah. Kunjungan ini diharapkan memberi dorongan moral bagi masyarakat dan aparat di lapangan.
Fokus Penanganan Banjir di Wilayah Sumatra
Selain Aceh, Presiden Prabowo juga direncanakan mengunjungi wilayah lain yang terdampak banjir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa lawatan Presiden tidak hanya terpusat di satu daerah.
Beberapa titik terdampak di Sumatra Barat dan Sumatra Utara juga masuk dalam agenda kunjungan. Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden berencana berada di wilayah terdampak saat malam pergantian tahun.
Kehadiran tersebut dimaksudkan untuk memastikan kondisi penanganan bencana tetap terkendali. Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat terdampak mendapat perhatian penuh.
"Rencananya begitu," kata Pra.
Pernyataan singkat tersebut menegaskan bahwa kunjungan Presiden telah masuk dalam perencanaan. Namun, pelaksanaan detailnya masih menunggu perkembangan situasi terkini di lapangan.
Penyesuaian Agenda Berdasarkan Kondisi Lapangan
Meski jadwal telah disusun, pemerintah tetap membuka kemungkinan adanya penyesuaian. Prasetyo menegaskan bahwa kondisi lapangan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan teknis kunjungan Presiden.
Aspek keselamatan dan efektivitas penanganan bencana menjadi prioritas. Menurutnya, pemerintah pusat terus memantau laporan terbaru dari daerah terdampak.
Koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait dilakukan secara intensif. Langkah ini penting agar kunjungan Presiden tidak mengganggu proses evakuasi maupun distribusi bantuan.
"Karena tentunya kita harus mengikuti kondisi di lapangan," kata Pras.
Pernyataan ini menegaskan fleksibilitas pemerintah dalam mengambil keputusan. Respons yang adaptif dinilai penting dalam menghadapi situasi darurat yang dinamis.
Simbol Kehadiran Negara bagi Korban Bencana
Rencana kunjungan Presiden ke wilayah terdampak banjir memiliki makna simbolis yang kuat.
Kehadiran langsung kepala negara di tengah masyarakat dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran negara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemulihan.
Selain meninjau kondisi lapangan, kunjungan Presiden juga diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, serta unsur TNI dan Polri diharapkan dapat bekerja lebih solid.
Sinergi tersebut menjadi kunci dalam mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Di tengah suasana akhir tahun, agenda ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tetap menjadi prioritas nasional.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk hadir di saat masyarakat menghadapi masa sulit. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan dan mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan.